BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Pemerintah resmi menambah kuota rumah subsidi melalui program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) dari sebelumnya 220 ribu unit menjadi 350 ribu unit. Penambahan ini menjadi angin segar bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ingin memiliki hunian layak dengan harga terjangkau.
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses kepemilikan rumah layak huni, terutama bagi kelompok masyarakat yang selama ini kesulitan menjangkau sektor perumahan formal.
“Di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pemerintah telah meningkatkan kuota KPR FLPP untuk rumah subsidi, dari 220 ribu unit rumah menjadi 350 ribu unit rumah pada tahun ini,” ujar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara.
Ara menegaskan bahwa penambahan kuota rumah subsidi ini menunjukkan komitmen nyata dan kehadiran negara dalam membantu masyarakat mendapatkan hunian yang layak. Menurutnya, rumah bukan sekadar tempat tinggal, melainkan bagian dari upaya peningkatan kualitas hidup keluarga Indonesia.
Lebih lanjut, Ara telah menandatangani kesepakatan alokasi sebanyak 3.000 unit rumah subsidi untuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan tenaga Penyuluh dari BKKBN. Kesepakatan ini turut ditandatangani oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji.
“Selanjutnya doakan semoga semua lapisan masyarakat, termasuk TPK dan Tenaga Penyuluh BKKBN, semakin mudah untuk memperoleh rumah dengan skema KPR FLPP bagi MBR,” ucapnya.
Program KPR FLPP menjadi salah satu skema andalan pemerintah dalam mencapai target besar pembangunan tiga juta rumah. Skema ini memberikan subsidi hingga 75 persen dari nilai pembiayaan rumah, sedangkan sisanya, yakni 25 persen, dibiayai oleh perbankan.
Skema ini telah banyak membantu keluarga MBR mewujudkan impian mereka untuk memiliki rumah sendiri dengan angsuran ringan.
Harga rumah subsidi melalui KPR FLPP berkisar antara Rp166 juta hingga Rp240 juta, tergantung pada wilayah dan regulasi daerah masing-masing. Dengan skema ini, pemerintah berharap sektor perumahan tetap tumbuh meski di tengah tekanan ekonomi global.
Dalam APBN 2025, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp18,7 triliun untuk pembiayaan KPR FLPP dengan target awal sebanyak 220 ribu unit rumah.
Namun, adanya penambahan kuota menjadi 350 ribu unit menunjukkan adanya penyesuaian kebutuhan dan antusiasme tinggi dari masyarakat terhadap program ini.
Ara juga menyampaikan bahwa dirinya telah melakukan koordinasi langsung dengan Bank Indonesia guna memperkuat sinergi pembiayaan perumahan. Dukungan otoritas moneter dinilai sangat penting agar program subsidi rumah ini berjalan efektif dan menjangkau lebih banyak masyarakat.
Dengan lonjakan kuota rumah subsidi ini, sektor properti, khususnya segmen rumah murah, diperkirakan akan kembali menggeliat.
Selain mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, program ini juga memperkuat komitmen pemerintah dalam mengentaskan backlog perumahan yang masih tinggi di Indonesia.
Langkah ini menjadi sinyal positif, bahwa sektor perumahan akan tetap menjadi prioritas strategis dalam pembangunan nasional ke depan, seiring dengan visi pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)
