BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa program-program prioritas yang diusung oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, tidak akan membebani kondisi fiskal Indonesia.
Dalam pandangannya, kekhawatiran yang disampaikan oleh sejumlah analis mengenai kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam mendukung berbagai inisiatif baru pemerintah tidak sepenuhnya akurat.
Purbaya menjelaskan bahwa desain program-program tersebut memiliki skema yang sangat fleksibel, sehingga dapat disesuaikan dengan dinamika keuangan negara.
“Itu kan program itu fleksibel, MBG kan fleksibel. Anda lihat sendiri kan, Presiden amat fleksibel, di mana ketika diperlukan efisiensi, efisiensi dilakukan,” ungkap Purbaya dalam sebuah pernyataan di Jakarta pada hari Minggu, 7 Juni 2026.
Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya perhatian pasar terhadap kondisi fiskal Indonesia, khususnya setelah pemerintah meluncurkan sejumlah program unggulan yang membutuhkan alokasi anggaran yang signifikan.
Purbaya melanjutkan bahwa isu utama yang menjadi perhatian lembaga pemeringkat internasional bukanlah keberadaan dari program-program tersebut.
Melainkan, fokus mereka adalah pada sentimen negatif yang berkembang di pasar keuangan.
“Waktu saya bertemu S&P terakhir, mereka sebetulnya tidak meributkan program-program itu. Yang dipertanyakan adalah sentimen negatif yang ada di market,” jelasnya.
Dalam konteks ini, Purbaya juga menolak anggapan bahwa program Makan Bergizi Gratis bersifat kaku dan tidak bisa disesuaikan saat terjadi tekanan ekonomi, termasuk potensi melonjaknya harga minyak dunia.
“Jadi kan tadinya anggapannya MBG enggak fleksibel, yang lain enggak fleksibel. Saya kasih ke S&P, yang ini bisa di-adjust, yang ini bisa di-adjust. Jadi enggak usah takut tentang kondisi fiskal kita. Semuanya kita bisa lihat, kita bisa atur, kita bisa kendalikan,” tuturnya.
Ia menekankan bahwa pemerintah memiliki instrumen-instrumen yang memadai untuk menjaga kesehatan fiskal jika muncul risiko eksternal yang dapat mengganggu stabilitas APBN.
“Misalnya harganya minyak tinggi, itu bisa dikendalikan sesuai dengan yang dibutuhkan,” imbuh Purbaya dengan penuh keyakinan.
Dalam pandangan Purbaya, penting bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk memahami bahwa setiap kebijakan pemerintah dirancang dengan mempertimbangkan berbagai aspek ekonomi dan sosial.
Program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih adalah langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat perekonomian lokal.
Purbaya juga mencatat bahwa upaya pemerintah dalam melaksanakan program-program tersebut tidak hanya berfokus pada penyediaan bantuan langsung kepada masyarakat.
Namun juga bertujuan untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Dengan dukungan dari koperasi desa, misalnya, pemerintah berharap agar masyarakat dapat lebih mandiri secara ekonomi serta meningkatkan kerja sama antarwarga. (*/stch/dda)
