BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, menjelaskan alasan mengapa pengelolaan dapur dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih banyak melibatkan pelaku usaha menengah.
Menurutnya, kebutuhan modal yang mencapai miliaran rupiah membuat usaha mikro dan kecil belum mampu menjalankan pengelolaan dapur secara mandiri.
Penjelasan tersebut disampaikan Maman sebagai tanggapan atas berbagai kritik yang menyebut Program MBG belum memberikan ruang yang cukup bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
Menurut Maman, masih banyak masyarakat yang salah memahami istilah UMKM.
Selama ini, UMKM sering dianggap hanya mencakup usaha mikro dan kecil, padahal secara resmi kategori tersebut terdiri atas usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.
“Orang banyak protes, kenapa dapur umum hanya melibatkan usaha-usaha di atasnya, tidak mikro dan kecil. Padahal dapur umum itu memang untuk usaha menengah. UMKM itu bukan hanya usaha mikro dan kecil, tetapi juga usaha menengah,” ujar Maman dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR, Rabu (15/7/2026).
Maman menjelaskan bahwa pengelolaan satu dapur MBG membutuhkan investasi yang sangat besar.
Berdasarkan perhitungan pemerintah, modal yang diperlukan berkisar antara Rp1,5 miliar hingga Rp3 miliar.
Besarnya kebutuhan modal tersebut digunakan untuk membangun fasilitas dapur, menyediakan peralatan memasak, memenuhi standar keamanan pangan, serta mendukung operasional distribusi makanan dalam jumlah besar.
Karena itu, menurutnya, pelaku usaha mikro maupun kecil akan mengalami kesulitan apabila harus menanggung investasi sebesar itu.
“Kalau ini diserahkan kepada usaha mikro dan kecil, mereka tidak mampu secara permodalan,” tegasnya.
Meski pengelolaan dapur dilakukan oleh usaha menengah, Maman membantah anggapan bahwa Program MBG tidak memberikan manfaat bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
Pemerintah, kata dia, justru membuka peluang yang luas melalui ekosistem pendukung program sehingga pelaku usaha mikro dapat ikut memperoleh manfaat ekonomi.
Pelaku usaha mikro dan kecil dapat berperan sebagai pemasok berbagai kebutuhan dapur, mulai dari bahan pangan hingga bumbu masakan.
Dalam ekosistem Program MBG, pelaku usaha mikro memiliki kesempatan menjadi supplier berbagai komoditas yang dibutuhkan setiap hari.
Beberapa produk yang dapat dipasok antara lain:
- Telur
- Daging ayam
- Sayuran
- Bumbu dapur
- Berbagai bahan pangan lainnya
Dengan sistem tersebut, pemerintah berharap manfaat ekonomi Program MBG dapat dirasakan lebih luas oleh pelaku usaha di berbagai daerah.
“Ekosistem ini membuka ruang kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Mereka bisa menjadi pemasok telur, ayam, bumbu dapur, sayuran, dan berbagai kebutuhan lainnya,” jelas Maman.
Menurut Maman Abdurrahman, Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi melalui keterlibatan berbagai pelaku usaha dalam rantai pasok.
Dengan pembagian peran sesuai kapasitas usaha, pengelolaan dapur dilakukan oleh usaha menengah yang memiliki modal memadai, sementara usaha mikro dan kecil tetap memperoleh peluang usaha sebagai penyedia bahan baku dan kebutuhan operasional lainnya.
Pemerintah berharap model tersebut mampu menciptakan ekosistem bisnis yang sehat, memperluas pasar bagi pelaku UMKM, sekaligus mendukung kelancaran pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia. (*/stch/dda)
