BANYUMASEKSPRES.ID, PURWOKERTO – Warga Kabupaten Banyumas tidak perlu merasa khawatir mengenai keberlangsungan layanan transportasi umum yang sudah menjadi pilihan utama mereka, yaitu Trans Banyumas.
Dalam pernyataannya yang tegas, Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, memastikan bahwa layanan tersebut akan tetap beroperasi meskipun harus mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Trans Banyumas memiliki makna khusus bagi masyarakat setempat. Untuk itu, Sadewo menyampaikan komitmennya agar layanan ini tidak terhenti.
“Saya tidak mau Trans Banyumas yang sudah dicintai oleh masyarakat kemudian berhenti di tengah jalan. Pokoknya bagaimana caranya harus berjalan,” ungkapnya usai meluncurkan penyerahan layanan Trans Banyumas pada Selasa, 21 April 2026, di Pool Trans Banyumas.
Dengan alokasi anggaran dari APBD sebesar Rp 14 miliar, pemerintah daerah berharap dapat menutupi biaya operasional layanan Trans Banyumas.
Hal ini sangat penting mengingat kebutuhan akan transportasi yang efisien dan ramah lingkungan semakin meningkat di masyarakat.
“Saya harapkan dari pusat masih ada satu termin lagi (subsidinya) di perubahan, itu janjinya dari Kementerian Perhubungan dan teman-teman DPR RI dari Komisi V akan mendorong itu,” tambah Sadewo.
Masyarakat Kabupaten Banyumas seharusnya merasa tenang mengenai keberlangsungan layanan ini. Sadewo menegaskan, “Tapi alternatif terburuk pun sudah kami siapkan. Jadi jangan khawatir masyarakat Banyumas, Trans Banyumas tidak akan berhenti, jalan terus.”
Pernyataan ini mencerminkan kepedulian pemerintah daerah terhadap kebutuhan transportasi masyarakat.
Namun bukan hanya menjaga keberlangsungan saja yang menjadi fokus pemerintah daerah.
Bahkan, Sadewo juga mendorong adanya penambahan koridor layanan Trans Banyumas.
Penambahan ini diharapkan dapat memperluas cakupan pelayanan hingga ke Wangon dan Lumbir dengan menggunakan mobil listrik.
“Ke depannya saya sudah diskusi lagi, dihitung kelayakannya sama Mas Ipoeng. Mudah-mudahan bisa, nanti setelah dikelola pemda berarti semuanya hak ada di pemerintah daerah,” jelasnya.
Dalam konteks pembiayaan jangka panjang untuk Trans Banyumas, Sadewo menjelaskan bahwa opsi penyesuaian tarif mungkin dilakukan jika seluruh pembiayaan ditanggung sepenuhnya oleh APBD.
“Tapi selama masih ada subsidi dari pusat, ini kan ada yang dari pusat, ada yang dari pemerintah daerah, maka kita masih mengikuti tarif yang lama. Tapi begitu subsidi hanya APBD kabupaten saja, tentunya harus ada penyesuaian tarif,” paparnya.
Pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas juga berperan aktif dalam sosialisasi kepada masyarakat untuk menggunakan layanan Trans Banyumas sebagai bagian dari program pemerintah yang mengedepankan efisiensi energi.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, Omar Udaya, menyatakan rasa lega karena proses penyerahan layanan dapat diselesaikan tepat waktu.
“Hari ini kami sebenarnya lega, karena Alhamdulillah kami mendapatkan tugas untuk hand over tanggal 21 bisa selesai. Karena kalau tidak, Trans Banyumas off dulu sampai dasar hukumnya clear,” ucapnya.
Alokasi anggaran sebesar Rp 14 miliar tersebut direncanakan dapat menutupi biaya operasional selama 130 hari ke depan.
Dengan demikian, periode operasional akan berlangsung dari 21 April hingga 28 Agustus 2026.
Omar Udaya berharap dalam waktu dekat akan ada anggaran baru untuk subsidi sehingga penyelenggaraan transportasi umum ini dapat terus berlanjut tanpa hambatan.
Kepedulian dan upaya Pemerintah Kabupaten Banyumas terhadap keberlangsungan layanan Trans Banyumas menunjukkan komitmen mereka dalam menyediakan transportasi publik yang berkualitas bagi masyarakat. (ads/stch/dda)
