BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Pemerintah Indonesia kini tengah mempercepat langkah dalam merealisasikan pembangunan kampung haji di Kota Makkah, Arab Saudi.
Proyek ambisius ini dimaksudkan untuk menyediakan pemukiman khusus bagi jemaah haji dan umrah asal Indonesia, yang setiap tahunnya melakukan ibadah ke Tanah Suci.
Menteri Investasi, Rosan Roeslani, mengemukakan bahwa saat ini pemerintah sedang mengupayakan proses pembelian tanah yang akan menjadi lokasi pemukiman tersebut.
Dalam upaya ini, pemerintah menjalin koordinasi secara intensif dengan Royal Commission for Makkah City atau Komisi Kerajaan untuk Kota Makkah terkait pembelian lahan yang strategis.
Rosan Roeslani menyatakan dari Istana Kepresidenan pada Rabu (30/7) bahwa beberapa plot tanah telah ditawarkan oleh pihak Kerajaan Arab Saudi dengan ukuran yang bervariasi, mulai dari 25 hingga 85 hektare. Lokasi tanah tersebut dinilai sangat strategis karena ada yang berjarak hanya sekitar satu kilometer dari Masjidil Haram.
“Beberapa plot bahkan berdekatan langsung dengan area utama pusat Kota Makkah,” ungkapnya, menegaskan pentingnya letak geografis tersebut dalam mendukung efektivitas akomodasi dan mobilitas jemaah haji Indonesia menuju Masjidil Haram.
Proyek kampung haji ini semakin mendapatkan momentum setelah Arab Saudi mengumumkan perubahan undang-undang yang memungkinkan pihak asing untuk memiliki tanah di Makkah.
Aturan ini akan berlaku efektif mulai Januari 2026, membuka peluang baru bagi entitas asing termasuk Indonesia untuk terlibat lebih jauh dalam kepemilikan tanah di wilayah tersebut.
Rosan menambahkan, “Mulai Januari, instansi asing boleh memiliki tanah secara hak milik di Makkah. Kami akan memanfaatkan peluang ini.”
Inisiatif ini adalah hasil dari diplomasi intensif antara Presiden Prabowo Subianto dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS). Nantinya, kampung haji akan dibangun dengan konsep freehold atau hak milik penuh.
Hal ini memberikan kebebasan kepada pemerintah Indonesia untuk merancang zona dan infrastruktur yang paling sesuai dengan kebutuhan jemaah.
Beragam lahan yang ditawarkan memiliki topografi yang berbeda-beda; ada yang berupa dataran rata, perbukitan, hingga kawasan permukiman warga setempat.
Rosan memastikan bahwa relokasi penduduk lokal merupakan tanggung jawab penuh dari pemerintah Arab Saudi sehingga ketika lahan diserahkan kepada Indonesia, kondisinya sudah bersih dari penghuni asli.
“Harga tanah yang ditawarkan sudah mencakup pembersihan area dari penduduk setempat,” tegas Rosan.
Tidak hanya fokus pada pembelian tanah semata, pemerintah Indonesia juga tengah diminta untuk menyusun rancangan desain serta infrastruktur bagi kampung haji tersebut.
Targetnya adalah agar perencanaan ini dapat diselesaikan pada Oktober 2025 mendatang.
Dalam hal pendanaan proyek kampung haji ini, pengelolaan akan dilakukan oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara atau Danantara, yaitu sebuah entitas investasi strategis milik pemerintah Indonesia.
Entitas ini bertugas memastikan bahwa seluruh aspek finansial proyek berjalan lancar serta sesuai dengan perencanaan awal.
Langkah besar pembangunan kampung haji di Makkah tidak hanya sekadar menjadi simbol peningkatan fasilitas bagi jemaah haji asal Indonesia namun juga mencerminkan hubungan diplomatik dan kerja sama bilateral yang semakin erat antara Indonesia dan Arab Saudi.
Dengan adanya pemukiman khusus ini diharapkan dapat memberikan kemudahan serta kenyamanan lebih bagi para jemaah selama menjalankan ibadah haji dan umrah di Tanah Suci.
Melalui proyek tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan terhadap jemaah sekaligus memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan ekonomi kedua negara melalui sektor pariwisata religius.
Pembangunan kampung haji merupakan bagian dari visi besar pemerintah untuk terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus membangun citra positif bangsa di kancah internasional.
Sebagai bagian dari upaya peningkatan layanan kepada jemaah haji asal Indonesia proyek ambisius ini tidak hanya fokus pada aspek fisik semata tetapi juga memperhatikan kenyamanan serta kesejahteraan jemaah selama berada di kota suci Makkah nantinya.
Dengan target penyelesaian desain dan infrastruktur pada tahun 2025 serta pelaksanaan pembelian tanah mulai tahun depan proyek pembangunan kampung haji menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam upaya memberikan pelayanan terbaik bagi warganya yang hendak melaksanakan ibadah ke Tanah Suci. (*/stch)
