BANYUMASEKSPRES.ID, PURBALINGGA – Pemerintah Kabupaten Purbalingga kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk kesembilan kalinya, Pemkab Purbalingga berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Capaian ini menegaskan konsistensi Pemkab Purbalingga dalam menyajikan laporan keuangan yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, kepada Wakil Bupati Purbalingga, Dimas Prasetyahani, dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga, Hj. Tenny Juliawaty, dalam sebuah seremoni resmi yang digelar di Auditorium BPK Jawa Tengah, Kota Semarang, Kamis (5/6/2025).
Dalam sambutannya, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah mengapresiasi kesungguhan pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola keuangan publik yang selama ini terus ditingkatkan.
“Namun perlu dipahami bahwa pemeriksaan ini tidak didesain untuk mengungkap adanya kecurangan. Namun manakala kami temukan, akan kami informasikan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menindaklanjuti rekomendasi yang tercantum dalam laporan BPK. Berdasarkan data, tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi dari seluruh pemerintah daerah di Jawa Tengah sudah mencapai 94 persen, yang disebutnya sebagai angka tertinggi secara nasional.
“Kami berharap pemerintah daerah segera menindaklanjuti rekomendasi paling lama enam puluh hari setelah LHP diterima,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas pencapaian yang berhasil diraih ini. Menurutnya, keberhasilan meraih WTP kesembilan kalinya tidak lepas dari sinergi dan komitmen seluruh unsur pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif.
“Alhamdulillah, ini merupakan WTP ke-9 bagi Purbalingga. Penghargaan ini tidak bisa diraih tanpa sinergi, kolaborasi, dan komitmen seluruh elemen pemerintahan, mulai dari jajaran eksekutif hingga legislatif. Kami akan terus berbenah dan menjadikan ini motivasi untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik,” ungkap Dimas.
Dimas juga menekankan bahwa pencapaian ini bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi menjadi pijakan untuk terus memperbaiki kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah serta pelayanan kepada masyarakat.
Pencapaian opini WTP sembilan kali ini merupakan hasil dari proses panjang dalam membangun sistem administrasi dan pengawasan keuangan yang kuat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Keberhasilan tersebut juga menunjukkan bahwa setiap tahun, pemerintah daerah terus mampu mempertahankan kualitas laporan keuangan di tengah tantangan pengelolaan anggaran dan dinamika kebutuhan publik yang terus berkembang.
Pencapaian ini juga menjadi bukti bahwa pengelolaan anggaran publik yang transparan, akuntabel, dan sesuai aturan bukan sekadar formalitas, namun menjadi budaya kerja yang dibangun melalui koordinasi antarinstansi dan komitmen pimpinan daerah.
Ke depan, Pemerintah Kabupaten Purbalingga berkomitmen untuk terus mempertahankan kualitas pengelolaan keuangan dan memperkuat sistem pengawasan internal agar tidak hanya memenuhi standar audit, tetapi juga menghadirkan dampak nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. (amr/stch)
