BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk mempermudah akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam memiliki rumah melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Hingga 31 Mei 2025, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah mengalokasikan dana sebesar Rp 12,59 triliun untuk mendukung program tersebut.
Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono, menegaskan bahwa pembiayaan ini merupakan bagian dari investasi APBN yang bertujuan agar masyarakat berpenghasilan rendah bisa mendapatkan rumah berkualitas dengan harga terjangkau.
Dalam keterangannya, Thomas menyebutkan bahwa realisasi anggaran untuk program FLPP hingga Mei telah mencapai Rp 12,59 triliun. Jumlah ini meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai Rp 10,96 triliun.
“Pada sektor perumahan melalui program FLPP, realisasi hingga Mei mencapai Rp12,59 triliun, tumbuh dari Rp 10,96 triliun pada bulan sebelumnya. Pembiayaan ini telah mendukung 101.707 unit rumah di 379 kabupaten/kota, naik dari 88.482 unit rumah di 362 kabupaten/kota pada bulan sebelumnya,” katanya.
Thomas juga mengungkapkan rencana pemerintah untuk tahun 2025 yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp 18,77 triliun dengan target penyaluran sebanyak 220.000 unit rumah.
Angka ini menambah catatan penyaluran FLPP sejak tahun 2010 hingga 2024 yang telah mencapai total 1.598.879 unit rumah dengan nilai Rp 151,22 triliun.
Selain itu, pemerintah merencanakan tambahan alokasi untuk mendukung implementasi program tiga juta rumah.
“Dari total alokasi tahun 2025 sebesar Rp 18,77 triliun, pemerintah telah mencairkan Rp 11,5 triliun kepada BP Tapera dan menyiapkan tambahan alokasi untuk mendukung target program tiga juta rumah,” tambah Thomas.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau model Kredit Pemilikan Rumah (KPR) akan ditingkatkan menjadi 350 ribu unit pada tahun 2025.
Sebelumnya, kuota bagi MBR ditetapkan sebanyak 220 ribu unit dengan anggaran sekitar Rp 18,7 triliun.
“Sekarang, ada keinginan untuk meningkatkan targetnya dari data terakhir kami mendapatkan angkanya naik dari 220 ribu akan menjadi 350 ribu unit,” ujar Sri Mulyani.
Mengenai kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk memenuhi target tersebut, Menkeu belum memberikan rincian pasti karena alokasi anggarannya masih dalam tahap perhitungan.
“Sehingga nanti konsekuensi dari FLPP-nya kita akan hitung lagi,” lanjutnya.
Dengan adanya peningkatan kuota dan alokasi dana ini diharapkan semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat memiliki hunian layak dan nyaman sesuai kemampuan mereka.
Upaya pemerintah ini menunjukkan keseriusan dalam menangani defisit perumahan dan menjawab kebutuhan dasar masyarakat terhadap tempat tinggal. (*/stch)
