BANYUMASEKSPRES.ID, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pembentukan 81 ribu Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan merupakan langkah strategis pemerintah untuk memutus ketergantungan masyarakat, khususnya petani, terhadap praktik rentenir atau lintah darat.
Melalui koperasi yang tersebar di seluruh Indonesia tersebut, pemerintah ingin menghadirkan akses pembiayaan dengan bunga rendah sekaligus memperkuat distribusi berbagai barang bersubsidi agar lebih tepat sasaran.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo Subianto saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari Koperasi yang berlangsung pada Minggu (12/7).
Dalam kesempatan itu, Presiden menjelaskan bahwa keberadaan koperasi menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.
Menurut Prabowo, alasan pemerintah membentuk sebanyak 81 ribu Koperasi Merah Putih didasarkan pada jumlah desa dan kelurahan di Indonesia yang mencapai sekitar 81 ribu.
Dengan demikian, setiap desa dan kelurahan nantinya diharapkan memiliki satu koperasi yang mampu memberikan layanan pembiayaan, simpan pinjam, hingga distribusi kebutuhan pokok bagi masyarakat.
Prabowo mengatakan selama ini masih banyak masyarakat, terutama petani, yang kesulitan memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal.
Kondisi tersebut membuat mereka terpaksa meminjam uang kepada rentenir dengan bunga yang sangat tinggi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun biaya produksi pertanian.
Menurut Presiden, pemerintah ingin memastikan masyarakat memiliki kesempatan memperoleh pinjaman dengan bunga yang murah melalui koperasi.
Dengan adanya koperasi simpan pinjam di setiap desa, masyarakat tidak lagi harus bergantung kepada pihak-pihak yang memberikan pinjaman berbunga tinggi dan justru memperburuk kondisi ekonomi mereka.
Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah sebenarnya telah menjalankan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
Di antaranya adalah mempercepat program swasembada pangan, menurunkan harga pupuk, serta meningkatkan harga pembelian gabah agar pendapatan petani bertambah.
Namun, berdasarkan laporan yang diterimanya, kenaikan pendapatan petani belum sepenuhnya memberikan dampak positif karena banyak petani masih dibebani utang.
Menurutnya, persoalan utang menjadi salah satu hambatan utama yang membuat kesejahteraan petani sulit meningkat meskipun hasil panen mengalami kenaikan.
Presiden menjelaskan bahwa petani umumnya membutuhkan modal selama masa tanam hingga panen yang berlangsung sekitar 100 hari.
Pada saat yang sama, mereka tetap harus memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga seperti biaya pendidikan anak, pengobatan, hingga kebutuhan hidup sehari-hari.
Karena kebutuhan tersebut bersifat mendesak, banyak petani akhirnya memilih meminjam uang kepada rentenir.
Prabowo mengungkapkan bahwa bunga pinjaman yang diterapkan rentenir bahkan bisa mencapai satu persen per hari.
Menurutnya, bunga setinggi itu sangat memberatkan dan membuat petani semakin sulit keluar dari jerat utang.
Ia menilai praktik pinjaman berbunga tinggi tersebut telah berlangsung cukup lama dan menjadi salah satu penyebab masyarakat kecil kesulitan meningkatkan taraf hidup.
Karena itu, pemerintah berupaya menghadirkan solusi jangka panjang melalui pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
Presiden juga mengingatkan bahwa pada awal masa pemerintahannya, salah satu kebijakan yang diambil adalah menghapus utang jutaan petani yang dinilai sudah tidak memiliki kemampuan untuk melunasinya.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kecil agar mereka dapat kembali produktif tanpa dibebani utang lama.
Selain menyediakan layanan simpan pinjam dengan bunga yang lebih terjangkau, Koperasi Merah Putih juga akan difungsikan sebagai pusat distribusi berbagai barang bersubsidi dari pemerintah.
Di antaranya pupuk bersubsidi, gas LPG, dan kebutuhan penting lainnya yang selama ini sering mengalami berbagai kendala dalam proses penyaluran.
Menurut Prabowo, penyaluran bantuan melalui koperasi diharapkan mampu meminimalkan penyimpangan serta memastikan subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Dengan sistem tersebut, pemerintah juga ingin memperkuat perekonomian desa sekaligus menciptakan tata kelola distribusi yang lebih transparan dan efisien.
Melalui pembentukan 81 ribu Koperasi Merah Putih, pemerintah berharap masyarakat desa memiliki akses yang lebih mudah terhadap layanan keuangan, modal usaha, dan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
Kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir sekaligus memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan sebagai salah satu pilar pembangunan nasional. (*/stch/dda)
