BANYUMASEKSPRES.ID, Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk tim investigasi independen untuk mempercepat proses reformasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Langkah ini diambil setelah mencuatnya sejumlah kasus pelanggaran etik hingga isu penanganan hukum yang dinilai belum transparan.
Keputusan tersebut diumumkan usai rapat terbatas bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/9/2025). Prabowo menegaskan, reformasi Polri bukan sekadar wacana, melainkan agenda konkret yang harus berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat. Dalam keterangannya, Prabowo menekankan pentingnya kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
“Polri harus hadir sebagai pelindung dan pengayom rakyat. Oleh karena itu, perlu ada langkah korektif, transparansi, dan keberanian untuk berubah,” kata Presiden Prabowo.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyambut positif keputusan tersebut dan menyatakan kesiapan Polri mendukung penuh agenda reformasi. Ia menambahkan, tim investigasi akan berfungsi sebagai pengawas sekaligus pemberi rekomendasi agar perubahan yang dilakukan menyentuh aspek kelembagaan hingga pelayanan publik.
Pembentukan tim investigasi ini juga mendapat perhatian luas dari publik dan kalangan ahli hukum. Direktur Eksekutif Setara Institute, Ismail Hasani, dalam pernyataannya kepada CNN Indonesia menyebut langkah Presiden sebagai sinyal politik kuat bahwa Polri perlu mempercepat pembenahan internal.
Ia menekankan bahwa pengawasan independen menjadi kunci agar reformasi tidak berhenti hanya pada slogan semata. Sementara itu, menurut laporan ANTARA, tim investigasi terdiri dari unsur pemerintah, pakar hukum, tokoh masyarakat, hingga perwakilan lembaga independen.
Komposisi ini diharapkan mampu memastikan proses evaluasi berjalan objektif dan menyeluruh. Rencananya, hasil kerja tim akan dilaporkan langsung kepada Presiden setiap tiga bulan.
Di sisi lain, kalangan masyarakat sipil juga memberikan masukan penting. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melalui NU Online menegaskan, reformasi Polri harus menekankan prinsip keadilan dan perlindungan bagi rakyat kecil.
“Kepolisian harus benar-benar mengutamakan rasa aman dan keadilan, bukan hanya penegakan hukum yang kaku,” ujar Robikin Emhas, salah satu pengurus PBNU.
Media nasional melaporkan bahwa agenda reformasi mencakup empat aspek utama: peningkatan transparansi penyidikan, evaluasi sistem rekrutmen dan promosi jabatan, penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan fokus ini, diharapkan Polri mampu menjawab tuntutan masyarakat yang semakin kritis.
Reformasi Polri bukanlah agenda baru, tetapi kali ini berada di bawah sorotan lebih tajam karena langsung dipimpin Presiden. Para pengamat menilai, jika dilaksanakan serius, perubahan ini dapat memperbaiki citra Polri sekaligus memperkuat demokrasi Indonesia.
Namun, tantangan terbesar tetap terletak pada konsistensi implementasi serta keberanian untuk menindak tegas pelanggaran dari dalam.
Secara keseluruhan, langkah Presiden Prabowo membentuk tim investigasi menandai dimulainya fase baru dalam perjalanan Polri. Dukungan publik, masukan pakar, serta komitmen dari lembaga negara akan menentukan seberapa efektif reformasi ini dijalankan.
Dengan pengawasan berlapis dan agenda yang terukur, Polri diharapkan mampu menjadi institusi yang lebih profesional, transparan, dan berkeadilan. (sgsa)
