BANYUMASEKSPRES.ID, PURWOKERTO – Besarnya anggaran operasional Trans Banyumas yang mencapai Rp3,3 miliar per bulan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kembali menjadi sorotan.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran Pemerintah Kabupaten Banyumas, subsidi untuk layanan transportasi umum tersebut dinilai harus diimbangi dengan peningkatan jumlah penumpang agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Pakar transportasi Banyumas, Muhammad Eka Nugraha, A.md.LLAJ, menilai besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah bukan menjadi persoalan selama layanan Trans Banyumas mampu dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.
Namun, berdasarkan kondisi yang ada saat ini, tingkat pemanfaatan angkutan massal tersebut dinilai masih belum sebanding dengan dana yang dikeluarkan setiap bulan.
Menurut Eka, efektivitas penggunaan anggaran perlu diukur dari manfaat nyata yang diterima masyarakat.
Semakin banyak warga yang beralih menggunakan transportasi umum, semakin besar pula dampak positif yang dihasilkan, baik dari sisi pelayanan publik maupun efisiensi penggunaan APBD.
“Pemerintah daerah mengeluarkan anggaran Rp3,3 miliar, manfaatnya harus benar-benar terasa,” ujarnya.
Eka menjelaskan, salah satu indikator keberhasilan layanan Trans Banyumas adalah tingkat okupansi penumpang pada setiap armada.
Sebagai contoh, pada koridor Pasar PON–Terminal Ajibarang, satu bus yang melayani lima rit perjalanan setiap hari seharusnya mampu mengangkut sekitar 200 penumpang pulang pergi pada setiap rit.
Dengan perhitungan tersebut, satu armada berpotensi melayani hingga sekitar 1.000 penumpang dalam sehari.
Jika diasumsikan terdapat sekitar 50 armada yang beroperasi dengan tingkat keterisian yang sama, maka jumlah masyarakat yang dapat terlayani bisa mencapai sekitar 50 ribu penumpang setiap hari.
Menurutnya, apabila angka tersebut dapat dicapai, maka anggaran operasional sebesar Rp3,3 miliar per bulan akan lebih sebanding dengan manfaat yang diberikan kepada masyarakat Banyumas.
“Jika satu bus bisa seribu penumpang sehari dikalikan 50 bus saja yang jalan berarti 50 ribu penumpang bisa terangkut sehari. Kalau seperti itu anggaran Rp3,3 miliar per bulan yang dikeluarkan dari APBD baru sesuai,” jelas Eka.
Namun, kondisi di lapangan menunjukkan tingkat okupansi Trans Banyumas masih jauh dari harapan.
Berdasarkan hasil pengamatannya, bus berkapasitas sekitar 40 penumpang yang melayani koridor Pasar PON–Terminal Ajibarang rata-rata hanya mengangkut sekitar 36 penumpang pulang pergi dalam satu rit perjalanan.
Jumlah tersebut dinilai masih sangat rendah jika dibandingkan dengan target ideal yang diharapkan.
Rendahnya jumlah penumpang membuat efektivitas subsidi yang diberikan pemerintah belum mencapai hasil maksimal.
Eka menambahkan bahwa target mengangkut sekitar 200 penumpang dalam satu rit sebenarnya bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan.
Hal itu dimungkinkan karena sistem transportasi umum bekerja dengan pola penumpang yang terus berganti di setiap halte sepanjang perjalanan.
Menurutnya, kapasitas bus sebanyak 40 orang bukan berarti hanya mampu melayani 40 penumpang dalam satu perjalanan.
Penumpang yang turun di halte tertentu akan digantikan penumpang lain sehingga jumlah keseluruhan pengguna dalam satu rit dapat jauh lebih banyak.
“Kapasitas 40 orang tetapi mengangkut seratus orang sekali jalan apakah bisa? Bisa karena seratus orang tersebut turun naik bergantian,” katanya.
Ia menilai peningkatan jumlah pengguna Trans Banyumas perlu menjadi perhatian bersama.
Selain meningkatkan kualitas pelayanan, pemerintah juga dapat memperkuat sosialisasi penggunaan transportasi umum, memperbaiki ketepatan waktu keberangkatan, memperluas jangkauan layanan, serta memastikan fasilitas yang nyaman dan aman bagi masyarakat.
Dengan meningkatnya jumlah penumpang, manfaat keberadaan Trans Banyumas akan semakin terasa.
Di sisi lain, subsidi yang dialokasikan melalui APBD juga dapat dipertanggungjawabkan secara lebih optimal karena mampu memberikan dampak nyata terhadap mobilitas masyarakat, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, serta mendukung sistem transportasi publik yang lebih berkelanjutan di Kabupaten Banyumas. (*/stch/dda)
