BANYUMASEKSPRES.ID, SEMARANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah menegaskan komitmennya untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan program Sekolah Rakyat (SR).
Hal ini dilakukan agar program tersebut tidak hanya terfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga dapat menjawab akar permasalahan pendidikan anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Wakil Ketua DPRD Jateng dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Setya Ari Nugroho, dalam pernyataannya pada Kamis, 30 April 2026, menekankan bahwa meskipun terdapat 14 rintisan SR yang tersebar di 13 kabupaten/kota dan perlu diapresiasi, masih ada sejumlah persoalan mendasar yang harus segera ditangani dengan pendekatan yang sistematis.
“Program ini tidak boleh sekadar menjadi proyek pembangunan gedung. Persoalan utama seperti putus sekolah karena faktor ekonomi, keterbatasan akses pendidikan vokasi, serta lemahnya pembentukan karakter harus menjadi fokus utama,” tegasnya.
Menurut data dari Humas Pemprov Jawa Tengah untuk tahun ajaran 2025–2026, program SR dikhususkan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem (Desil 1 dan 2 dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS).
Konsepnya adalah menyediakan sekolah berasrama gratis mulai dari jenjang SD hingga SMA.
Saat ini, tahap awal program dilaksanakan di BPVP Surakarta serta beberapa sentra Kemensos yang berada di Magelang, Pati, dan Baturraden.
Sementara itu, pembangunan gedung permanen di Rowosari, Semarang, ditargetkan rampung pada tahun 2026.
Keberlanjutan dan perluasan program menjadi hal yang sangat penting. Rencana ke depan mencakup tambahan empat kabupaten baru, yaitu Cilacap, Brebes, Sukoharjo, dan Rembang.
Selain itu, Pemprov juga berupaya memperkuat peran sekolah menengah kejuruan (SMK) negeri sebagai bagian integral dari pengembangan pendidikan vokasi.
Namun demikian, DPRD mengidentifikasi tiga isu krusial yang perlu perhatian serius agar program SR dapat berjalan efektif dan efisien.
Pertama adalah aspek akses dan pemerataan pendidikan. Saat ini, keberadaan SR baru mencakup 13 dari total 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak anak-anak dari keluarga miskin di wilayah lain yang belum mendapatkan pelayanan pendidikan yang memadai.
“Anak-anak di daerah seperti Kebumen, Wonosobo, dan Banjarnegara masih menghadapi keterbatasan akses. Perluasan program harus dipercepat dan berbasis data DTKS yang akurat agar tidak salah sasaran,” tambah Ari.
Isu kedua adalah keterkaitan antara pendidikan dengan dunia kerja atau sering disebut sebagai link and match vokasi.
DPRD mengingatkan pentingnya agar SR tidak hanya berfungsi sebagai model asrama tanpa arah masa depan yang jelas bagi siswa-siswinya.
“Sekolah Rakyat harus menghasilkan lulusan yang siap memasuki dunia kerja atau memiliki kemampuan berwirausaha. Oleh karena itu, kurikulum perlu disinergikan dengan SMK negeri dan balai latihan kerja (BLK),” ungkapnya.
Ketiga adalah masalah kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan keberlanjutan anggaran untuk mendukung operasional program SR ke depannya.
Tahap rintisan saat ini masih bergantung pada fasilitas dari Kementerian Sosial (Kemensos), yang dinilai belum cukup untuk memastikan keberlangsungan program dalam jangka panjang.
“Pembangunan gedung permanen dan perluasan ke daerah baru membutuhkan komitmen anggaran yang besar dan konsisten. DPRD akan mengawal agar tidak terjadi keterlambatan atau mangkrak,” ujar Setya Ari Nugroho.
Lebih lanjut dia menyatakan bahwa tenaga pendidik dalam sistem berasrama harus mendapatkan insentif yang layak melihat beban kerja mereka yang harus berlangsung selama 24 jam setiap harinya.
Dengan pemahaman ini, DPRD berharap semua elemen terkait dapat bersinergi untuk memastikan bahwa program Sekolah Rakyat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.
Setya Ari Nugroho juga menambahkan bahwa program Sekolah Rakyat sejalan dengan upaya penguatan ketahanan keluarga di Jawa Tengah.
Dia menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat tergantung pada ketepatan implementasi serta konsistensi dalam pengawasan yang dilakukan oleh semua pihak terkait.
“Jika dikelola dengan serius, program ini bisa menjadi instrumen strategis untuk memutus rantai kemiskinan di masyarakat kita,” ujarnya.
Namun demikian dia juga mengingatkan bahwa jika tidak dijalankan dengan baik dan tepat sasaran, ada risiko besar bagi program ini untuk hanya menjadi simbolisme tanpa memberikan dampak nyata bagi masyarakat terutama bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. (*/stch/dda)
