BANYUMASEKSPRES.ID, IKN – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk memastikan bahwa pembangunan di kawasan ini berjalan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Kunjungan kerja ini menegaskan bahwa proyek pemindahan ibu kota bukan hanya ditekankan pada aspek fisik semata, tetapi juga substansi dan dampak yang ditimbulkannya bagi masyarakat.
Pada hari Selasa, 30 Desember 2025, di hadapan awak media, Gibran menyampaikan bahwa kunjungannya ke IKN bertujuan untuk meninjau langsung sejumlah proyek strategis agar semua upaya tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025.
Gibran menekankan pentingnya agar pembangunan IKN tetap berada dalam jalur yang telah direncanakan, mencakup aspek waktu, kualitas, dan fungsi.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya partisipasi masyarakat sekitar dalam proses pembangunan kawasan ibu kota baru ini.
“Pembangunan IKN diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar dan menjadi daya tarik bagi generasi muda terbaik Indonesia untuk ikut serta dalam membangun dan mengembangkan IKN,” ujarnya.
Kunjungan kerja Wakil Presiden di IKN dijadwalkan berlangsung selama dua hari.
Pada hari pertama, Gibran memfokuskan perhatiannya pada sejumlah fasilitas publik dan proyek simbol kebinekaan yang mencakup Masjid Negara IKN, Plaza Kerukunan, proyek pembangunan Gereja Basilika IKN, hingga Istana Wakil Presiden RI.
Peninjauan ini dilakukan untuk mengevaluasi kesiapan infrastruktur sekaligus menyampaikan pesan harmoni yang ingin dibangun di ibu kota baru tersebut.
Sebelum memulai rangkaian kunjungan, Gibran beserta rombongan tiba di Bandara Internasional Nusantara IKN sekitar pukul 13.00 WITA.
Kedatangannya disambut oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Krido Pramono, serta Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro.
Pada hari Rabu, 31 Desember 2025, Wakil Presiden melanjutkan agenda kunjungannya dengan meninjau Kawasan Pendidikan IKN, proyek pembangunan Gedung Legislatif dan Yudikatif, serta Pasar Sepaku.
Khusus untuk kunjungan ke Pasar Sepaku, Gibran menyatakan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar terus berkembang seiring dengan percepatan pembangunan di IKN.
Pembangunan Ibu Kota Nusantara memiliki makna lebih dari sekadar pemindahan pusat pemerintahan. Ini adalah visi besar untuk menciptakan pusat pertumbuhan baru yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh bangsa Indonesia.
Melalui keterlibatan aktif masyarakat lokal dan penguatan ekonomi daerah setempat, harapannya adalah agar transisi ini mampu menghidupkan kembali berbagai potensi lokal sekaligus membuka peluang baru bagi wirausaha muda.
Inisiatif pembangunan fasilitas simbol kebinekaan seperti Masjid Negara dan Plaza Kerukunan menunjukkan komitmen pemerintah dalam merangkul keberagaman budaya dan agama sebagai kekuatan bangsa.
Dengan demikian, ibu kota baru tidak hanya menjadi pusat administratif tetapi juga cerminan nilai-nilai persatuan Indonesia.
Keberadaan Kawasan Pendidikan di dalam rencana pembangunan juga merupakan langkah strategis untuk mencetak sumber daya manusia unggul yang siap bersaing secara global.
Infrastruktur pendidikan berkualitas tinggi sangat diperlukan guna mendorong inovasi serta penelitian yang relevan dengan kebutuhan masa depan bangsa.
Sementara itu, pengembangan pasar tradisional seperti Pasar Sepaku menegaskan perhatian pemerintah terhadap perekonomian rakyat kecil.
Pasar ini diharapkan dapat menjadi pusat ekonomi lokal yang kuat sehingga mendorong pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Dalam konteks ekonomi makro, pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur juga bertujuan untuk mendorong pemerataan ekonomi nasional dengan membuka lapangan kerja baru serta meningkatkan investasi asing maupun domestik di wilayah tersebut.
Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengurangi beban Jakarta sebagai pusat utama kegiatan ekonomi nasional.
Proyek pembangunan Gedung Legislatif dan Yudikatif merupakan simbol penting dari sistem pemerintahan demokratis Indonesia.
Fasilitas ini akan mendukung kelancaran proses legislasi serta penegakan hukum secara lebih efektif di tingkat nasional.
Dengan adanya gedung-gedung ini di kawasan ibu kota baru maka distribusi fungsi pemerintahan akan semakin merata sehingga memperkuat kapasitas administrasi negara.
Komitmen Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam mengikuti perkembangan setiap tahap pembangunan menunjukkan perhatian serius pemerintah terhadap keberhasilan pemindahan ibu kota ini.
Selain itu, keterlibatan langsung pejabat tinggi negara seperti Wapres memberikan sinyal positif kepada investor asing maupun domestik bahwa proyek ini mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah pusat.
Secara keseluruhan, kunjungan kerja Wapres Gibran ke IKN mencerminkan kesungguhan pemerintah dalam mewujudkan visi besar membangun Indonesia maju melalui pengembangan kawasan strategis baru yang modern inklusif dan berdaya saing tinggi baik secara regional maupun internasional. (*/stch/fam)
