BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Kabar menggembirakan datang untuk para guru honorer di seluruh Indonesia. Mulai Juli 2025, pemerintah akan menyalurkan bantuan langsung tunai sebesar Rp300 ribu per bulan bagi guru honorer non-ASN yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Kebijakan ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya mereka yang belum berstatus aparatur sipil negara.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, dalam pernyataan resminya pada Sabtu (7/6).
“Mulai Juli 2025, guru honorer akan menerima bantuan Rp300 ribu per bulan,” ujar Mu’ti.
Berbeda dari skema sebelumnya yang melibatkan pemerintah daerah, bantuan ini akan disalurkan langsung ke rekening pribadi masing-masing guru.
Dengan mekanisme baru ini, pemerintah menargetkan proses pencairan menjadi lebih cepat, tepat, dan bebas dari hambatan birokrasi yang selama ini sering menjadi masalah.
Tak hanya bantuan tunai, Mu’ti juga menjelaskan adanya program revitalisasi satuan pendidikan yang akan berlangsung secara bertahap dalam lima tahun ke depan.
Dalam program ini, lebih dari 11.000 sekolah negeri dan swasta akan menerima dukungan perbaikan sarana dan prasarana melalui dana yang bersumber dari anggaran pusat.
“Pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk revitalisasi ini,” tegasnya.
Sebagai bagian dari agenda besar digitalisasi pendidikan, Kementerian juga merancang distribusi papan tulis interaktif ke berbagai sekolah di Indonesia, sebuah langkah yang diharapkan bisa membawa pengalaman belajar yang lebih modern dan partisipatif.
Sementara itu, peningkatan kesejahteraan guru juga mencakup revisi tunjangan profesi guru (TPG) untuk guru non-ASN.
Dirjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (GTKPG), Nunuk Suryani, menyampaikan bahwa TPG bagi guru bersertifikat telah meningkat dari Rp1 juta menjadi Rp2 juta per bulan. Sedangkan untuk guru inpassing, tunjangan akan disesuaikan dengan hasil penyetaraan.
Penyaluran TPG juga dilakukan secara langsung ke rekening guru penerima, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan Hari Guru Nasional 2024.
“Kalau usulan dari daerah masuk tepat waktu, maka pembayaran juga tidak akan terlambat,” jelas Nunuk.
Meski begitu, Nunuk mengakui masih ada keterlambatan pencairan, terutama untuk triwulan IV tahun 2024 dan triwulan II tahun 2025.
Hal ini, kata dia, umumnya disebabkan oleh keterlambatan pengajuan dari pemerintah daerah. Ia juga menyoroti kasus di mana guru sudah memiliki sertifikat pendidik, namun belum menerima tunjangan. Menurutnya, hal ini bisa terjadi karena tidak terpenuhinya jumlah jam mengajar minimum yang menjadi syarat pencairan.
“Jadi ada syarat ketentuannya. Bukan berarti punya sertifikat langsung dapat tunjangan. Harus memenuhi jam ajar tertentu,” tambahnya.
Untuk para guru honorer non-ASN yang belum bersertifikat, Abdul Mu’ti memastikan bahwa mereka tetap akan menerima bantuan Rp300 ribu per bulan mulai Juli.
Pemerintah memperkirakan ada sekitar 300 ribu guru yang masuk dalam kategori ini dan memenuhi syarat penerima bantuan.
Pemerintah juga membuka kanal aduan bagi guru yang merasa sudah memenuhi syarat namun belum menerima pencairan. Kanal ini diharapkan menjadi ruang penyelesaian masalah yang cepat dan solutif agar tidak ada guru yang merasa diabaikan.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berupaya memberikan keadilan dan dorongan nyata bagi guru-guru yang selama ini bekerja di garis depan pendidikan dengan penghasilan yang terbatas.
Tidak hanya soal angka bantuan, tetapi juga tentang pengakuan terhadap kontribusi guru dalam mendidik generasi masa depan. (*/stch)
