BANYUMASEKSPRES.ID, BANJARNEGARA – Pemerintah Kabupaten Banjarnegara memulai langkah ambisius dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di awal tahun 2026.
Lebih dari Rp 100 miliar dialokasikan secara khusus untuk perbaikan jalan dan jembatan, sejalan dengan memburuknya kondisi jalan di wilayah tersebut yang telah menimbulkan berbagai keluhan masyarakat.
Alokasi dana tersebut disesuaikan dengan target peningkatan kualitas jalan dan jembatan yang menjadi bagian prioritas dari pemerintahan Bupati Banjarnegara, dr Amalia Desiana, dan Wakil Bupati Wakhid Jumali.
Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPU PR) Banjarnegara, M Arqom Al Fahmi, menjelaskan bahwa anggaran ini akan dimanfaatkan dalam 70 paket pekerjaan konstruksi yang tersebar di berbagai lokasi.
“Terdiri dari 62 paket jalan dan delapan paket jembatan, dengan total anggaran lebih dari Rp 100 miliar,” ujar Arqom pada Selasa (6/1).
Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan memang menjadi fokus utama pemerintah daerah.
Isu kerusakan jalan di Banjarnegara tidak hanya menjadi perhatian pemerintah tetapi juga masyarakat luas.
Dalam banyak kasus, kondisi jalan yang buruk sering kali dijadikan tolok ukur keberhasilan atau kegagalan pembangunan daerah oleh warga setempat.
Bupati Amalia Desiana memahami tantangan ini. Dia mengakui bahwa persepsi publik terhadap efektivitas pemerintah daerah kerap kali dipengaruhi oleh kondisi infrastruktur.
“Sebaik apa pun program pemerintah, ketika jalan masih rusak, masyarakat sering menilai pembangunan tidak berjalan,” ungkap Amalia.
Saat Amalia mulai memimpin Banjarnegara bersama Wakil Bupati Wakhid Jumali, kondisi infrastruktur jalan memang menjadi perhatian mendesak.
Data menunjukkan bahwa persentase jalan dalam kondisi baik atau mantap hanya berada di kisaran 51 persen pada awal masa jabatan mereka.
Angka ini mengalami penurunan signifikan dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai sekitar 82 persen.
Penurunan kualitas infrastruktur jalan ini menambah beban tantangan bagi pemerintah daerah terutama di tengah keterbatasan anggaran.
Namun demikian, Pemkab Banjarnegara tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Berbagai skema pembiayaan alternatif sedang dipersiapkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di berbagai kecamatan.
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara berkomitmen untuk terus mencari solusi inovatif guna mengatasi keterbatasan pendanaan.
Langkah ini dianggap krusial untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Infrastruktur yang lebih baik diyakini akan membuka peluang-peluang baru bagi investasi dan pengembangan usaha di wilayah tersebut.
Tidak dapat dipungkiri bahwa masalah infrastruktur selalu menjadi isu sensitif di kalangan masyarakat Banjarnegara.
Keluhan terkait kerusakan jalan bukanlah hal baru tetapi tetap menjadi sorotan karena dampaknya langsung dirasakan oleh warga sehari-hari baik dalam aktivitas ekonomi maupun sosial mereka.
Dengan alokasi anggaran yang signifikan ini, harapannya adalah agar kualitas kehidupan masyarakat dapat meningkat seiring perbaikan fasilitas umum yang lebih baik pula. (jud/dda)
