BANYUMASEKSPRES.ID, Perbedaan standar pengukuran menjadi salah satu alasan munculnya perbedaan cukup besar antara angka kemiskinan Indonesia yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia.
Perbedaan tersebut membuat jumlah penduduk yang dikategorikan miskin berdasarkan masing-masing standar terlihat sangat jauh, meskipun sama-sama digunakan untuk menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai perbedaan garis kemiskinan tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah.
Menurutnya, ukuran garis kemiskinan yang selama ini digunakan BPS perlu dievaluasi agar data kemiskinan Indonesia dapat menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara lebih sesuai.
Angka Kemiskinan BPS dan Bank Dunia Berbeda Jauh
BPS mencatat persentase penduduk miskin Indonesia pada Maret 2026 mencapai 8,07 persen.
Jumlah tersebut setara dengan sekitar 22,93 juta orang yang masuk dalam kategori penduduk miskin berdasarkan pengukuran BPS.
Sementara itu, berdasarkan standar Bank Dunia dalam rilis terakhirnya, sebanyak 64,2 persen penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan yang digunakan oleh lembaga tersebut.
Perbedaan angka tersebut menunjukkan adanya selisih yang sangat besar antara hasil pengukuran BPS dan Bank Dunia.
Namun, perbedaan tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh kondisi ekonomi masyarakat yang berbeda, melainkan berkaitan dengan standar serta metode yang digunakan untuk menentukan seseorang masuk dalam kategori miskin.
Esther menjelaskan bahwa perbedaan ambang batas menjadi salah satu faktor utama yang membuat angka kemiskinan dari kedua lembaga tersebut tidak sama.
“Ukuran garis kemiskinan BPS menurut saya terlalu rendah, seharusnya bisa dihitung dari rata-rata pendapatan per kapita penduduk Indonesia,” kata Esther kepada JawaPos.com, Sabtu (5/9).
Menurut Esther, BPS menggunakan garis kemiskinan nasional yang perhitungannya didasarkan pada kebutuhan dasar masyarakat.
Sementara itu, Bank Dunia menggunakan standar Purchasing Power Parity (PPP) atau paritas daya beli sebagai dasar untuk membandingkan kondisi kemiskinan antarnegara.
Perbedaan tujuan dan pendekatan tersebut kemudian menghasilkan batas kemiskinan yang berbeda ketika diterapkan untuk mengukur kondisi penduduk Indonesia.
“Perbedaan utama antara garis kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia terletak pada tujuan, standar, dan metode pengukuran yang digunakan,” ujarnya.
Perbedaan Garis Kemiskinan BPS dan Bank Dunia
Garis kemiskinan BPS dihitung berdasarkan kebutuhan minimum masyarakat untuk memenuhi konsumsi makanan setara dengan 2.100 kilokalori per kapita setiap hari.
Setelah kebutuhan makanan tersebut dihitung, komponen kebutuhan dasar nonmakanan juga turut dimasukkan dalam pengukuran.
Kebutuhan nonmakanan yang menjadi bagian dari perhitungan tersebut antara lain perumahan, pakaian, pendidikan, dan kesehatan.
Dengan pendekatan tersebut, garis kemiskinan digunakan untuk menentukan batas minimum kebutuhan yang harus dipenuhi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Esther menyebut garis kemiskinan yang digunakan BPS berada di kisaran Rp669 ribu per bulan.
Sementara itu, ambang batas yang digunakan berdasarkan standar Bank Dunia disebut berada di sekitar Rp2,9 juta per bulan.
Perbedaan nominal tersebut menjadi salah satu alasan utama mengapa jumlah penduduk miskin berdasarkan standar kedua lembaga terlihat sangat berbeda.
“Jadi jika melihat ukuran garis kemiskinan BPS sekitar Rp669 ribu per bulan, sedangkan menurut World Bank sekitar Rp2,9 juta per bulan,” katanya.
Jika garis kemiskinan yang digunakan memiliki batas lebih rendah, jumlah masyarakat yang masuk dalam kategori miskin juga cenderung lebih sedikit.
Sebaliknya, ketika ambang batas kemiskinan dinaikkan, lebih banyak penduduk dapat masuk ke dalam kategori miskin secara statistik.
Dengan demikian, perbedaan angka kemiskinan BPS dan Bank Dunia tidak dapat dilepaskan dari perbedaan garis kemiskinan yang menjadi dasar masing-masing lembaga dalam melakukan pengukuran.
Indef Mendorong Evaluasi Data Kemiskinan
Menurut Esther, perbedaan ambang batas tersebut memiliki pengaruh langsung terhadap jumlah penduduk yang tercatat sebagai masyarakat miskin.
Semakin tinggi garis kemiskinan yang digunakan, semakin besar pula jumlah penduduk yang secara statistik berada di bawah batas tersebut.
Kondisi ini membuat pilihan standar pengukuran menjadi penting karena angka kemiskinan tidak hanya berfungsi sebagai data statistik.
Data tersebut juga menjadi gambaran mengenai kondisi ekonomi masyarakat yang kemudian dapat digunakan dalam menentukan arah kebijakan.
Karena itu, Esther mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan penyesuaian terhadap ukuran garis kemiskinan yang digunakan saat ini.
Menurutnya, penyesuaian tersebut diperlukan agar data yang dihasilkan dapat memberikan gambaran yang lebih sesuai mengenai kondisi riil masyarakat.
Persoalan mengenai garis kemiskinan juga berkaitan dengan bagaimana pemerintah membaca tingkat kesejahteraan masyarakat.
Jika ukuran yang digunakan terlalu rendah, sebagian masyarakat yang secara kondisi ekonomi masih menghadapi tekanan kebutuhan hidup dapat saja tidak masuk dalam kategori miskin berdasarkan perhitungan statistik tersebut.
Sebaliknya, penggunaan ambang batas yang lebih tinggi akan membuat jumlah penduduk yang masuk kategori miskin secara statistik menjadi lebih besar.
Esther mengakui bahwa perubahan standar pengukuran berpotensi meningkatkan angka kemiskinan Indonesia secara statistik.
Namun, menurut dia, kemungkinan peningkatan angka tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk mempertahankan ukuran garis kemiskinan yang dinilai sudah kurang menggambarkan kondisi masyarakat.
“Lebih baik data yang digunakan merepresentasikan kondisi riil agar kebijakan yang diambil bisa tepat sasaran,” pungkasnya.
Perbedaan angka kemiskinan antara BPS dan Bank Dunia pada akhirnya memperlihatkan bahwa satu kondisi ekonomi dapat menghasilkan angka yang berbeda ketika diukur menggunakan standar yang berbeda.
Dalam konteks kebijakan publik, akurasi data kemiskinan menjadi penting agar gambaran mengenai kondisi masyarakat dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Karena itu, evaluasi terhadap garis kemiskinan menjadi salah satu hal yang disoroti Indef, terutama agar data kemiskinan Indonesia tidak hanya menunjukkan angka secara statistik, tetapi juga dapat merepresentasikan kondisi riil masyarakat.(taa)
