BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Pemerintah menyiapkan pembatasan pembelian Pertalite bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan tinggi.
Kebijakan tersebut akan diterapkan secara bertahap, dengan desil 10 menjadi kelompok pertama yang kemungkinan tidak lagi diperbolehkan membeli Pertalite.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pembatasan tidak langsung diberlakukan kepada seluruh kelompok masyarakat berpendapatan tinggi.
Pemerintah akan lebih dulu menguji kebijakan tersebut pada desil 10 untuk melihat dampaknya terhadap perekonomian.
“Kita akan lakukan secara bertahap untuk melihat dampaknya seperti apa sih. Kalau misalnya di desil 10 saya setop enggak boleh beli Pertalite, bagaimana dampak ke ekonomi. Jadi kita akan bertahap,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (12/8).
Desil 10 merupakan kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan paling tinggi.
Setelah penerapan pada kelompok tersebut dievaluasi, pembatasan pembelian Pertalite berpotensi diperluas kepada desil 9, yang berada satu tingkat di bawahnya.
Purbaya mengatakan pemerintah telah menyiapkan teknologi untuk mendukung pembatasan tersebut.
Teknologi yang dikembangkan Pertamina itu nantinya dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi masyarakat yang berhak maupun tidak berhak membeli BBM bersubsidi.
“Sekarang sudah melihat teknologinya dan Pertamina sudah melakukan riset dengan bagus. Saya sudah lihat di Surabaya,” katanya.
Rencana tersebut sebelumnya dibahas Purbaya bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada Selasa (11/8).
Pemerintah menilai penyaluran subsidi BBM selama ini masih belum sepenuhnya tepat sasaran.
Bahlil mengatakan masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 masih ikut menikmati subsidi BBM.
Padahal, subsidi seharusnya diprioritaskan bagi masyarakat yang memang membutuhkan.
“Ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya,” ujar Bahlil.
Menurut Bahlil, masyarakat berpendapatan tinggi seharusnya tidak menggunakan BBM bersubsidi.
Ia menilai penggunaan kendaraan mewah oleh masyarakat mampu menjadi salah satu alasan perlunya perbaikan penyaluran subsidi.
“Pakai BMW, Mercy, masa pakai minyak subsidi?” katanya.
Pembatasan pembelian Pertalite tersebut disebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah kini menyiapkan sistem agar subsidi BBM dapat diberikan secara lebih tepat sasaran.
Meski akses pembelian akan dibatasi bagi kelompok tertentu, Bahlil memastikan harga BBM bersubsidi tidak akan dinaikkan.
Penyesuaian harga berdasarkan pergerakan harga minyak dunia hanya berlaku untuk BBM nonsubsidi.
Dengan skema tersebut, masyarakat yang masuk desil 10 akan menjadi kelompok pertama yang diuji untuk keluar dari penerima manfaat Pertalite bersubsidi.
Jika kebijakan berjalan baik dan dampaknya dinilai terkendali, pemerintah dapat memperluas pembatasan kepada desil 9. (*/stch/dda)
