BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – PT Pertamina New & Renewable Energy (PNRE) siap mengambil peran penting dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia.
“Saya dapat info dari Dirut PNRE, mereka juga mau terlibat dalam proyek PLTN. Tentu ini merupakan hal yang menggembirakan karena PNRE akan berkontribusi dalam proyek transisi energi di Indonesia,” ujar Aryo Djojohadikusumo, Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kadin Indonesia.
Rencana pembangunan PLTN ini sejalan dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034. Dalam rencana tersebut, PLTN yang direncanakan memiliki kapasitas sebesar 500 megawatt (MW).
Proyek ini mendapat perhatian dari berbagai negara yang menunjukkan minat untuk berinvestasi dan berkolaborasi dalam pembangunan PLTN di Indonesia.
Aryo menambahkan bahwa PT Pertamina New & Renewable Energy (PNRE) tidak hanya menunjukkan minat tetapi juga keinginan untuk mengembangkan proyek ini.
Ia juga menyarankan pemerintah untuk menjajaki kerja sama dengan Kanada dan Korea Selatan. Kedua negara ini dikenal memiliki cadangan uranium yang signifikan, sebanding dengan Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia.
“Rencana pembangunan PLTN di Indonesia menarik untuk dibahas, terutama terkait pengembangannya dalam skala kecil atau small modular reaktor,” jelas Aryo pada Sabtu, 12 Juli.
Energi nuklir dinilai sebagai sumber energi efisien dan ekonomis. Selain itu, penggunaan energi nuklir dianggap ramah lingkungan dan strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional serta mengurangi ketergantungan pada energi fosil yang semakin menipis.
Namun demikian, Aryo menegaskan bahwa sosialisasi kepada masyarakat harus dilakukan secara intensif.
Hal ini penting agar masyarakat mendapatkan pemahaman yang tepat dan menyeluruh mengenai manfaat serta keamanan penggunaan energi nuklir. Sosialisasi diharapkan dapat menghilangkan kekhawatiran publik terkait risiko penggunaan energi nuklir.
Di sisi lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah mempersiapkan regulasi mengenai pengolahan uranium atau thorium sebagai bahan baku utama untuk PLTN di Kalimantan.
Potensi sumber daya energi nuklir berupa uranium ataupun thorium ditemukan di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat.
Langkah ini merupakan bagian dari usaha besar pemerintah untuk memanfaatkan sumber daya alam nasional demi memenuhi kebutuhan energi masa depan yang bersih dan berkelanjutan.
Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak termasuk investor internasional serta perusahaan lokal seperti PNRE, Indonesia berharap dapat merealisasikan pembangunan PLTN pertama di tanah air tersebut sesuai jadwal yang telah ditentukan.
Dalam konteks global, pengembangan energi nuklir menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan perubahan iklim dengan mengurangi emisi karbon.
Pembangunan PLTN dianggap mampu memberikan kontribusi signifikan bagi target pengurangan emisi gas rumah kaca secara global dan nasional.
Dukungan terhadap proyek ini juga datang dari berbagai kalangan akademisi dan ahli energi yang melihat potensi besar dari teknologi small modular reactor (SMR).
Teknologi SMR menawarkan fleksibilitas dalam skala pembangunan serta efisiensi biaya dibandingkan dengan reaktor nuklir konvensional berkapasitas besar.
Proyek ini tidak hanya akan memberikan dampak positif bagi sektor energi tetapi juga sektor ekonomi dengan membuka lapangan kerja baru serta meningkatkan investasi asing langsung ke Indonesia.
Pembangunan infrastruktur pendukung seperti fasilitas penyimpanan bahan bakar nuklir juga akan ikut mendongkrak perekonomian daerah setempat.
Dengan semua persiapan yang tengah dilakukan oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan terkait lainnya, harapannya adalah bahwa proyek PLTN ini dapat berjalan lancar tanpa hambatan berarti sehingga bisa segera memberi manfaat nyata bagi masyarakat luas.
Demi tercapainya tujuan tersebut, sinergi antara pemerintah pusat maupun daerah bersama sektor swasta sangat diperlukan guna memastikan bahwa setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai rencana serta mematuhi standar keselamatan internasional tertinggi untuk menjamin keamanan seluruh proses operasionalnya kelak. (*stch)
