BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Pemanfaatan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang signifikan.
Pemerintah menilai masyarakat Indonesia semakin aktif memanfaatkan teknologi berbasis AI untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pendidikan, analisis data, hingga pengembangan perangkat lunak.
Namun, tingginya tingkat penggunaan tersebut dinilai belum sepenuhnya diimbangi dengan kemampuan pengguna dalam memanfaatkan teknologi secara optimal.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyebut peningkatan kapabilitas sumber daya manusia menjadi tantangan utama dalam mempercepat transformasi digital nasional.
Tidak hanya mendorong masyarakat menggunakan AI, pemerintah juga ingin memastikan teknologi tersebut dimanfaatkan secara produktif, bertanggung jawab, dan mampu meningkatkan daya saing Indonesia di era digital.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini menjadi salah satu negara dengan tingkat adopsi AI tertinggi di dunia.
Bahkan, Indonesia tercatat masuk dalam lima besar pengguna ChatGPT secara global, terutama untuk kebutuhan coding, analisis data, penelitian, serta kegiatan pembelajaran.
Menurut Nezar, pencapaian tersebut menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap teknologi AI.
Namun, ia menilai penggunaan AI semata belum cukup apabila tidak dibarengi dengan kemampuan memahami cara kerja, etika, serta pemanfaatannya secara efektif.
Ia menjelaskan bahwa tantangan terbesar saat ini bukan lagi soal akses terhadap teknologi, melainkan bagaimana masyarakat mampu memaksimalkan berbagai fitur AI untuk meningkatkan produktivitas dan inovasi.
Oleh karena itu, peningkatan literasi digital menjadi langkah penting dalam mendukung perkembangan ekosistem AI di Indonesia.
Selain masyarakat umum, pemerintah juga menyoroti kesiapan pelaku usaha, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurut Nezar, masih banyak UMKM yang belum mampu memanfaatkan AI karena proses digitalisasi bisnis belum berjalan secara merata.
Padahal, teknologi AI dinilai memiliki potensi besar dalam membantu pelaku usaha meningkatkan efisiensi operasional, pemasaran digital, hingga pelayanan kepada pelanggan.
Sebagai bagian dari upaya mempercepat transformasi digital, pemerintah saat ini tengah menyusun berbagai kebijakan strategis.
Beberapa di antaranya adalah Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial (STRANAS KA), Peta Jalan AI Nasional, serta Etika AI Nasional yang sedang diproses menjadi Peraturan Presiden.
Penyusunan regulasi tersebut bertujuan menciptakan ekosistem AI yang aman, bertanggung jawab, sekaligus mampu memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
Pemerintah berharap keberadaan regulasi tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi pengembang teknologi, pelaku industri, lembaga pendidikan, hingga masyarakat sebagai pengguna AI.
Dalam implementasinya, Kemkomdigi menetapkan empat sektor prioritas dalam pengembangan AI nasional, yaitu pendidikan, kesehatan, jasa keuangan, dan pemerintahan.
Di sektor pendidikan, AI akan dimanfaatkan untuk mendukung proses belajar mengajar yang lebih efektif, personal, dan aman.
Teknologi ini diharapkan mampu membantu siswa maupun tenaga pendidik memperoleh akses pembelajaran yang lebih berkualitas sekaligus meningkatkan kemampuan literasi digital generasi muda.
Pada sektor kesehatan, pemanfaatan AI diarahkan untuk membantu tenaga medis, terutama di daerah yang masih mengalami keterbatasan dokter spesialis.
Teknologi AI dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu analisis data medis, pendukung diagnosis awal, hingga peningkatan kualitas layanan kesehatan.
Sementara itu, di sektor jasa keuangan, pemerintah ingin memperluas penggunaan AI hingga menjangkau lembaga keuangan mikro.
Dengan dukungan teknologi tersebut, layanan keuangan diharapkan menjadi lebih cepat, efisien, akurat, serta mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap berbagai layanan finansial.
Adapun di lingkungan pemerintahan, AI diproyeksikan menjadi teknologi pendukung yang membantu meningkatkan produktivitas aparatur sipil negara (ASN).
Pemanfaatan AI juga diharapkan mampu mempercepat proses administrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
Nezar menegaskan bahwa pemerintah tidak memandang AI sebagai teknologi yang akan menggantikan peran manusia.
Sebaliknya, AI harus ditempatkan sebagai alat pendukung yang membantu manusia bekerja lebih cepat, lebih efisien, dan menghasilkan keputusan yang lebih baik.
Dengan meningkatnya adopsi AI di Indonesia, pemerintah optimistis teknologi ini akan menjadi salah satu pilar utama transformasi digital nasional.
Melalui penguatan regulasi, peningkatan literasi digital, serta pengembangan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan AI, Indonesia diharapkan mampu memaksimalkan potensi kecerdasan artifisial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat daya saing bangsa di tingkat global. (*/stch/dda)
