BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp2,7 triliun kepada Kementerian Keuangan untuk mendukung kelanjutan pembangunan batch 3 Ibu Kota Nusantara.
Selain digunakan untuk pembangunan infrastruktur baru, anggaran tersebut juga direncanakan untuk pengelolaan aset yang telah selesai dibangun serta pembelian lahan sebagai bagian dari pengembangan kawasan IKN.
Usulan tambahan dana tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI.
Menurutnya, permohonan tambahan anggaran telah diajukan kepada Menteri Keuangan pada 18 Juni 2026 dengan menggunakan skema multiyears atau tahun jamak yang berlangsung selama periode 2026 hingga 2028.
Basuki menjelaskan bahwa pembangunan IKN memasuki tahap baru yang membutuhkan dukungan pembiayaan tambahan agar seluruh target pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.
Dana sebesar Rp2,7 triliun tersebut tidak hanya dialokasikan untuk melanjutkan pembangunan batch 3, tetapi juga digunakan dalam pengelolaan aset negara yang telah berdiri di kawasan IKN serta pembelian tanah untuk mendukung pengembangan kawasan pemerintahan di masa mendatang.
Skema pendanaan multiyears dipilih agar proses pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan tanpa harus bergantung pada alokasi anggaran tahunan semata.
Pada tahun anggaran 2026, Otorita IKN memperoleh pagu anggaran sebesar Rp5,47 triliun.
Anggaran tersebut terdiri atas:
- Belanja pegawai sebesar Rp423 miliar.
- Belanja barang sebesar Rp732,5 miliar.
- Belanja modal sebesar Rp4,3 triliun.
Sebagian besar anggaran masih difokuskan untuk pembangunan fisik dan pengembangan kawasan Ibu Kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia.
Basuki mengungkapkan bahwa hingga 30 Juni 2026, realisasi anggaran secara akrual telah mencapai 80,2 persen.
Persentase tersebut dihitung berdasarkan seluruh kontrak pengadaan yang telah berjalan.
Sementara itu, realisasi berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) baru mencapai sekitar Rp1,23 triliun atau 26,2 persen dari total pagu anggaran.
Perbedaan tersebut terjadi karena sebagian pekerjaan telah dikontrakkan, namun proses pencairan dana dilakukan secara bertahap sesuai progres pelaksanaan proyek.
Dalam paparannya, Basuki juga menjelaskan perkembangan pembangunan IKN selama tahun 2025.
Dari pagu anggaran awal sebesar Rp10,19 triliun, setelah penyesuaian kebijakan pemerintah anggaran yang dapat digunakan menjadi sekitar Rp9,04 triliun.
Realisasi penggunaan anggaran mencapai Rp8,51 triliun atau sekitar 94,13 persen, dengan mayoritas dialokasikan untuk belanja modal.
Pembangunan batch 1 telah selesai 100 persen, terutama untuk pembangunan jalan-jalan utama sebagai tulang punggung konektivitas kawasan IKN.
Sementara itu, batch 2 yang berlangsung hingga tahun 2027 difokuskan pada pembangunan kawasan pemerintahan, termasuk kompleks legislatif, yudikatif, serta berbagai fasilitas pendukung ekosistem pemerintahan baru.
Seiring percepatan pembangunan, nilai aset yang dikelola Otorita IKN juga mengalami peningkatan signifikan.
Hingga 31 Desember 2025, total aset Otorita IKN tercatat mencapai Rp71,96 triliun, meningkat sekitar Rp13,59 triliun dibandingkan posisi akhir tahun 2024.
Sementara itu, nilai ekuitas atau kekayaan bersih meningkat menjadi Rp71,41 triliun, bertambah sekitar Rp12,74 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.
Peningkatan tersebut mencerminkan bertambahnya infrastruktur serta aset negara yang telah selesai dibangun di kawasan Ibu Kota Nusantara.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa dirinya belum menerima surat resmi mengenai usulan tambahan anggaran tersebut.
Ia menegaskan akan mempelajari permohonan tersebut setelah dokumen diterima dan memastikan seluruh keputusan terkait penganggaran IKN akan mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, pemerintah akan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan secara menyeluruh agar pengalokasian anggaran tetap sesuai prioritas nasional.
Pengajuan tambahan anggaran sebesar Rp2,7 triliun menunjukkan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara masih terus berlanjut sesuai tahapan yang telah direncanakan pemerintah.
Dengan selesainya pembangunan batch pertama dan berjalannya batch kedua, tahap ketiga diharapkan mampu mempercepat penyempurnaan kawasan pemerintahan, meningkatkan pengelolaan aset negara, serta memperkuat kesiapan IKN sebagai pusat pemerintahan Indonesia di masa depan. (*/stch/dda)
