BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan peringatan tegas terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) di tengah maraknya kasus impor ilegal yang belakangan ini semakin mendapatkan sorotan tajam dari masyarakat.
Di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/11/2025), Purbaya menegaskan bahwa pemerintah siap mengambil langkah ekstrem jika tidak ada perbaikan signifikan dari lembaga tersebut.
Peringatan ini muncul setelah terungkapnya kasus masuknya beras ilegal sebanyak 250 ton di Aceh.
Menurut Purbaya, peristiwa tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan dan berdampak langsung pada kerugian negara serta merusak kepercayaan publik terhadap kinerja instansi pemerintah terkait.
“Kalau Bea Cukai tidak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih tidak puas, Bea Cukai bisa dibubarkan, diganti dengan SGS seperti zaman dulu,” ujarnya.
Pernyataan tersebut merujuk pada pembekuan Bea Cukai yang pernah terjadi pada era kepemimpinan Presiden Soeharto sebagai akibat dari banyaknya praktik korupsi.
Saat itu, sejumlah kewenangan DJBC dialihkan kepada PT Surveyor Indonesia bekerja sama dengan perusahaan asal Swiss, Societe Generale de Surveillance (SGS), sebagai upaya mendongkrak kinerja pengawasan impor.
Purbaya menegaskan bahwa ancaman ini bukan sekadar gertakan. Ia menyatakan telah melakukan dialog intensif dengan jajaran Bea Cukai untuk mengevaluasi kondisi terkini termasuk aspek pengawasan dan potensi kebocoran penerimaan negara.
“Orang-orang Bea Cukai mengerti betul ancaman yang mereka hadapi. Mereka seharusnya sudah sangat semangat memperbaiki kinerja,” tambahnya.
Dalam rangka mendukung upaya koreksi internal di DJBC, Purbaya telah meminta waktu satu tahun kepada pihak kepolisian agar proses pembenahan ini dapat berjalan tanpa gangguan eksternal.
Hal ini dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi Kementerian Keuangan dalam melakukan reformasi struktural yang diperlukan.
“Saya sudah minta waktu kepolisian satu tahun untuk tidak diganggu dulu. Biarkan saya bereskan, beri waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai,” ungkapnya penuh keyakinan.
Sebagai bagian dari langkah perbaikan tersebut, penggunaan teknologi artificial intelligence (AI) mulai diterapkan pada beberapa stasiun Bea Cukai.
Sistem berbasis AI ini diharapkan dapat mempercepat deteksi praktik undervaluation dan under-invoicing yang selama ini menjadi celah dalam proses impor barang.
“Tahun depan saya pikir sudah aman. Bea Cukai akan bisa bekerja dengan baik dan profesional. Kalau gagal memperbaiki, nanti 16.000 pegawai Bea Cukai bisa dirumahkan. Mereka pintar-pintar dan siap berubah,” kata Purbaya dengan optimisme.
Kinerja Bea Cukai memang tengah menjadi sorotan tajam dalam beberapa bulan terakhir ini.
Selain kasus beras ilegal ratusan ton di Aceh yang mencuri perhatian publik, terdapat pula isu maraknya impor pakaian bekas yang diduga melibatkan suap hingga ratusan juta rupiah per kontainer.
Tidak hanya itu, temuan minuman keras ilegal tanpa pita cukai juga sempat lolos dari pengawasan DJBC, makin menambah daftar panjang persoalan yang harus segera dituntaskan oleh lembaga tersebut.
Kondisi ini menjadi alarm bagi DJBC untuk segera melakukan reformasi menyeluruh guna mengembalikan kepercayaan publik serta memastikan penerimaan negara tidak mengalami kebocoran lebih lanjut akibat lemahnya sistem pengawasan di lapangan.
Upaya pembenahan melalui adopsi teknologi modern seperti AI menunjukkan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi kerja lembaga terkait.
Dengan demikian, diharapkan dalam waktu dekat DJBC mampu membuktikan komitmennya dalam menjaga integritas serta transparansi proses impor demi kepentingan ekonomi nasional secara keseluruhan.
Masyarakat pun menanti hasil konkret dari program reformasi yang sedang dijalankan oleh Kementerian Keuangan di bawah pimpinan Purbaya Yudhi Sadewa.
Purbaya menyadari bahwa tantangan yang dihadapi saat ini sangat besar dan memerlukan kerja sama lintas sektor untuk mengatasinya secara efektif.
Namun ia tetap optimis bahwa dengan dukungan semua pihak terutama para pegawai DJBC sendiri perubahan positif dapat diwujudkan demi kemajuan bangsa dan negara.(*/dda)
