BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Pemerintah mempercepat pembangunan dan pengoperasian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Penyelesaian SPPG yang sebelumnya ditargetkan dalam waktu satu bulan kini dipangkas menjadi hanya satu minggu.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas jangkauan Program Makan Bergizi Gratis agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah yang memiliki tantangan geografis dan masih membutuhkan penguatan layanan pemenuhan gizi.
Keputusan percepatan pembangunan SPPG dibahas dalam Rapat Koordinasi Terbatas Perbaikan Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Kantor Kemenko Pangan, Kamis (6/8).
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan, percepatan pembangunan SPPG dilakukan berdasarkan pemetaan kebutuhan di lapangan.
Pemerintah ingin memastikan pelaksanaan program MBG dapat berjalan lebih efektif, terutama di wilayah yang membutuhkan perhatian lebih besar terhadap persoalan gizi.
Menurut Sudaryono, sejumlah wilayah 3T ditetapkan sebagai prioritas dalam percepatan penyelesaian SPPG.
Daerah tersebut antara lain Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nias, Maluku, Maluku Utara, serta sejumlah wilayah lain yang memiliki kondisi geografis relatif jauh dan sulit dijangkau.
Wilayah tersebut menjadi perhatian karena sebagian masyarakat masih menghadapi persoalan pemenuhan gizi.
Pemerintah juga menilai percepatan diperlukan agar Program Makan Bergizi Gratis dapat segera menjangkau daerah dengan angka stunting yang masih tinggi.
“Wilayah Papua, NTT, Nias, Maluku, Maluku Utara, dan daerah-daerah yang jauh menjadi prioritas karena masyarakat di sana sangat membutuhkan,” kata Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar.
Percepatan pembangunan SPPG menjadi salah satu strategi pemerintah untuk mengatasi tantangan distribusi layanan MBG.
Keberadaan SPPG memiliki peran penting dalam mendukung penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat sasaran di wilayah masing-masing.
Jika sebelumnya pembangunan SPPG membutuhkan waktu sekitar satu bulan, pemerintah kini menargetkan proses tersebut dapat diselesaikan dalam waktu satu minggu.
Perubahan target tersebut menunjukkan upaya pemerintah untuk mempercepat implementasi MBG di daerah yang menjadi prioritas.
Sudaryono menegaskan, pelaksanaan percepatan tersebut tetap harus dilakukan dengan memperhatikan ketepatan sasaran dan koordinasi antarlembaga.
Pemerintah tidak ingin percepatan pembangunan justru mengurangi kualitas pelaksanaan program.
“Arahan Bapak Menko bersama seluruh kementerian dan lembaga adalah memastikan pelaksanaannya berjalan cepat, tepat sasaran, dan terkoordinasi dengan baik,” sambungnya.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri menjadi salah satu program pemerintah yang diarahkan untuk membantu meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Anak-anak dan kelompok sasaran lainnya diharapkan memperoleh asupan makanan yang memenuhi kebutuhan gizi melalui program tersebut.
Tantangan pelaksanaan MBG di daerah 3T tentu berbeda dengan wilayah perkotaan.
Kondisi geografis, jarak antarwilayah, akses transportasi, serta ketersediaan fasilitas menjadi sejumlah faktor yang perlu diperhitungkan dalam pembangunan SPPG.
Karena itu, pemerintah melakukan pemetaan kebutuhan sebelum menetapkan daerah prioritas.
Pendekatan tersebut diharapkan membuat pembangunan fasilitas tidak hanya mengejar jumlah, tetapi juga menyesuaikan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.
Papua menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian dalam percepatan tersebut.
Kondisi geografis Papua yang luas dan memiliki banyak wilayah terpencil membuat penyediaan layanan publik membutuhkan strategi khusus.
Hal serupa juga berlaku untuk NTT, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Pemerintah perlu memastikan SPPG dapat beroperasi secara efektif sehingga makanan bergizi dapat didistribusikan kepada masyarakat yang menjadi sasaran program.
Selain persoalan pembangunan fasilitas, pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai pihak yang mengaku dapat membantu proses pengajuan atau mempercepat pembukaan SPPG.
Sudaryono menegaskan bahwa seluruh proses pengajuan dan pembukaan SPPG dilakukan melalui mekanisme resmi yang telah ditetapkan pemerintah.
Masyarakat diminta tidak mudah percaya terhadap pihak yang menawarkan bantuan dengan imbalan tertentu.
“Saya pastikan seluruh proses dilakukan melalui sistem. Tidak ada pihak yang dapat menjanjikan atau membantu pembukaan SPPG di luar mekanisme resmi,” tegasnya.
Peringatan tersebut menjadi penting karena percepatan pembangunan SPPG dapat meningkatkan minat berbagai pihak untuk terlibat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Pemerintah ingin memastikan seluruh proses berjalan transparan dan sesuai aturan.
Dengan target penyelesaian yang dipangkas menjadi satu minggu, pemerintah berharap layanan MBG di wilayah 3T dapat segera beroperasi.
Percepatan tersebut terutama diarahkan untuk masyarakat yang membutuhkan akses pemenuhan gizi dan berada di wilayah dengan tantangan pelayanan yang lebih besar.
Pemerintah juga berharap penguatan layanan gizi dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia.
Penanganan persoalan stunting dan pemenuhan kebutuhan gizi sejak dini dinilai penting untuk mendukung tumbuh kembang generasi mendatang.
Melalui percepatan SPPG, Papua, NTT, Nias, Maluku, Maluku Utara, dan sejumlah wilayah 3T lainnya kini menjadi prioritas dalam pelaksanaan MBG.
Pemerintah menargetkan proses yang sebelumnya membutuhkan waktu satu bulan dapat diselesaikan hanya dalam satu minggu.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas manfaat Program Makan Bergizi Gratis agar tidak hanya dirasakan masyarakat di wilayah yang mudah dijangkau, tetapi juga warga yang tinggal di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. (*/stch/dda)
